Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum

Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum – Pada kesempatan kali ini, admin akan bagikan informasi dan artikel yang sangat erat hubungannya dengan Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum. Untuk lebih jelas dan lengkapnya, langsung saja anda menyimak penjelasan di bawah ini :

Setiap orang akan berurusan atau terikat dengan hukum. Namun, apa sesungguhnya hukum itu? Kita sulit mendefinisikan secara lengkap. Hal itu dikarenakan hukum memiliki pengertian yang luas.

Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum

Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum

Banyak ahli hukum memberikan pengertian hukum secara berbeda-beda, tetapi belum ada satu pengertian yang mutlak dan memuaskan semua pihak tentanghukum itu. Berikut ini akan dijelaskan pengertian hukum. Beberapa pengertian hukum menurut para ahli hukum adalah sebagai berikut. Baca juga Contoh Kasus Pelanggaran HAM dan Upaya Penegakannya

  • E. Utrecht (Utrecht : 1962)

Hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan)
yang mengurus tata tertib masyarakat sehingga harus ditaati.

  • J.C.T. Simorangkir (J.C.T. Simorangkir : 2006)

Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa dan menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masya-rakat dan dibuat oleh lembaga berwenang.

  • Mr. E.M. Meyers (E.M. Meyers : 1989)

Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertim-bangan kesusilaan. Ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya.

  • S.M. Amin (S. M. Amin: 1978)

Dalam bukunya yang berjudul “Bertamasya ke Alam Hukum,” hukum dirumuskan sebagai berikut: Kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Tujuan hukum itu adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.

  • P. Borst (P. Borst : 1973)

Hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat. Yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan.

  • Prof. Dr. Van Kan (Van Kan : 1968)

Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.

  • Mochtar Kusumaatmaja (Mochtar Kusumaatmaja : 1976)

Hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat yang

bertujuan memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaidah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat.

  • Sudikno Mertokusumo (Sudikno Mertokusumo : 1986)

Hukum adalah sekumpulan peraturan-peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama; keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

  • Achmad Ali (Achmad Ali : 1999)

Hukum adalah seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah, yang dibuat atau diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang dituangkan baik dalam aturan tertulis (peraturan) ataupun yang tidak tertulis, yang mengikatdan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan itu.

Berdasarkan beberapa pengertian hukum di atas dapat disim-pulkan bahwa hukum memiliki beberapa unsur sebagai berikut.

  1. Peraturan tentang perilaku manusia dalam pergaulan di lingkungan masyarakat.
  2. Peraturan tersebut dibuat oleh lembaga resmi yang ber-wenang.
  3. Peraturan tersebut memiliki sifat memaksa.
  4. Sanksi atau hukuman pelanggaran bersifat tegas.

Hukum juga memiliki ciri, yaitu berisi perintah atau larangan. Perintah atau larangan itu harus ditaati, dan pelanggaran hukum akan dikenai sanksi. Hukum dibuat untuk mengatur perilaku manusia. Oleh karena itu, hukum dalam masyarakat memiliki tujuan.

Berkenaan dengan tujuan hukum (menjamin kepastian hukum), ada beberapa pendapat dari para ahli hukum sebagai berikut.

  • Aristoteles (Teori Etis ) (Buku The Ethics of Aristoteles)

Tujuan hukum semata-mata mencapai keadilan. Artinya, memberikan kepada setiap orang, apa yang menjadi haknya. Disebut teori etis karena isi hukum semata-mata ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil.

  • Jeremy Bentham (Teori Utilitis )

Hukum bertujuan untuk mencapai kemanfaatan. Artinya hukum bertujuan menjamin kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang/masyarakat (Jeremy Bentham : 1990).

  • Geny (D.H.M. Meuvissen : 1994)

Hukum bertujuan untuk mencapai keadilan, dan sebagai unsur keadilan adalah ”kepentingan daya guna dan kemanfaatan”.

  • Van Apeldorn

Tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia seperti: kehormatan, kemerdekaan jiwa, harta benda dari pihak-pihak yang meru-gikan (Van Apeldorn : 1958).

  • Prof Subekti S.H.

Tujuan hukum adalah menyelenggarakan keadilan dan keter-tiban sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan (Subekti : 1977).

  • Purnadi dan Soerjono Soekanto

Tujuan hukum adalah kedaimaian hidup manusia yang meliputi ketertiban ekstern antarpribadi dan ketenangan intern pribadi (Purnadi – Soerjono Soekanto: 1978).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan hukum adalah memenuhi rasa keadilan, membawa kemanfaatan bagi masyarakat dan harus mampu menjamin kepastian hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan hukum adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada masya-rakat;

  1. menciptakan keadilan dan ketertiban;
  2. menciptakan pergaulan hidup antaranggota masyarakat;
  3. menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada masya-rakat;
  4. memberi petunjuk dalam pergaulan masyarakat.

Selain memiliki tujuan, hukum juga memiliki fungsi dasar, yaitu :

  1. melindungi masyarakat dari ancaman bahaya (fungsi perlin-dungan);
  2. menjaga dan memberikan keadilan bagi manusia (fungsi keadilan);
  3. digunakan untuk arah dan acuan, tujuan, serta pelaksanaan pembangunan (fungsi pembangunan).

Setiap sistem hukum memiliki asas. Asas hukum menjadi norma dasar serta menjadi petunjuk arah pembentukan hukum. Dalam tata hukum Indonesia dikenal adanya dua asas, yaitu asas hukum umum dan asas hukum khusus.

Asas hukum umum adalah asas yang berlaku untuk semua tata hukum atau keseluruhan bidang hukum. Contoh adalah

  1. asas lex posteriori derogat legi priori;
  2. asas lex speciali derogat legi generali;
  3. asas lex superior derogat legi inferior;
  4. asas restitio in integrum;
  5. asas bahwa setiap orang dianggap tahu undang undang.
  6. Asas hukum khusus adalah asas yang berlaku dalam lapangan hukum tertentu.
  7. Hukum pidana berlaku asas praduga tidak bersalah, asas nebis in idem, asas legalitas.
  8. Hukum perdata berlaku asas pacta sunt servanda, abus de droit, asas konsensualisme.

Demikianlah postingan artikel yang kami bagikan pada kali ini, mengenai Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan dan wawasan anda. Lihat juga Semangat Kebangsaan Indonesia

Kata Kunci :

kata kata orang marah,Manfaat bedak mar
Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum | Tips Perawatan | 4.5
Leave a Reply